HARGA BBM NAIK?

Belakangan ini usulan kenaikan harga BBM mulai ramai didesakkan. Pemerintahan baru memiliki ambisi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.  Alasannya adalah  Subsidi BBM yang besar ini telah membuat anggaran negara tertekan, dan defisit makin tinggi. Kenaikan BBM merupakan solusi untuk menyelamatkan APBN. Benarkah kenaikan BBM menjadi solusi yang tepat? Benarkah ini demi rakyat? Atau ini hanyalah kebijakan tipu-tipu yang semakin menyengsarakan rakyat?

Mahasiswa Bicara BBM

Mahasiswa adalah agen perubah yang peduli terhadap masyarakat. Maka ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, mahasiswa tidak akan diam , manggut-manggut saja, atau menelan mentah-mentah. Mahasiswa senantiasa aktif dan kritis terhadap kebijakan yang ada, karena mahasiswa paham betul bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah, baik atau buruknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Maka tidak usah dipertanyakan lagi, mengapa mahasiswa mesti membahas BBM.

BBM naik, Rakyat Menjerit

Subsidi BBM sekitar Rp 246 triliun akan dihapuskan dan dialihkan  demi kesehatan APBN.  Kenaikan BBM merupakan solusi untuk menyelamatkan APBN dan mengurangi defisit APBN jelas tidak tepat. Pasalnya kebijakan tersebut dapat dipastikan akan mengakibatkan penderitaan masyarakat semakin berat. Dampak pasti kenaikan harga BBM membuat rakyat semakin susah. Jika harga BBM naik, harga transportasi pasti naik; harga bahan baku naik; harga semua kebutuhan pasti akan naik dan inflasi akan naik. Akibatnya, daya beli rakyat turun. Yang paling terdampak adalah rakyat dengan pendapatan pas-pasan. Kenaikan harga BBM akan menambah jutaan jumlah orang miskin. Menurut pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%. Akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter.

BBM naik, Siapa yang untung?

Sebenarnya, pengurangan subsidi termasuk kenaikan harga BBM adalah amanat liberalisasi dalam LoI IMF, Januari 2000. Pengurangan subsidi sekaligus merupakan perintah Bank Dunia dan syarat pemberian utang (Indonesia Country Assistance Strategy, World Bank, 2001).

Kebijakan menaikan BBM merupakan bagian dari strategi pemerintah, yang didukung dan selalu ‘diingatkan’ oleh Bank Dunia,  IMF, dan berbagai lembaga lainnya, serta tentu saja para investor asing, untuk menyempurnakan liberalisasi di sektor migas di negeri ini khususnya di sektor hilir.  Jika harga BBM naik, yang langsung untung adalah pihak asing pelaku bisnis eceran BBM. Jika harga BBM naik, orang akan belanja BBM ke SPBU asing seperti Shell dan Total karena harga sama dan kualitas lebih baik.  Pembeli BBM di SPBU Pertamina yang BUMN pasti berkurang. Alhasil, demi para kapitalis dan pihak asinglah sesungguhnya kenaikan harga BBM itu dilakukan meski harus dengan mengorbankan rakyat banyak.

Harus dikelola Sesuai Syariah

Rencana kebijakan kenaikan BBM, merupakan implikasi penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan dalam mengelola ekonomi negara ini. Minyak dan gas (migas) serta sumberdaya alam (SDA) lainnya yang melimpah dalam pandangan Islam merupakan milik umum. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Tambang migas itu tidak boleh dikuasai swasta apalagi pihak asing. Rasul saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلاَءِوَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Karena itu, kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas baik di sektor hilir (termasuk kebijakan harganya) maupun di sektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas, juga kebijakan zalim dan khianat serupa harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai syariah. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah ar-Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Saat itulah SDA dan migas akan menjadi berkah yang menyejahterakan seluruh rakyat.